Mengenal Pajak Digital: Pemerintah Perluas Pemungutan PPN Transaksi Luar Negeri
Skema baru melibatkan sektor perbankan dan fintech guna memperlancar administrasi pemungutan pajak digital.
Pemerintah secara resmi memperluas kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk transaksi digital dari luar negeri mulai hari ini. Langkah ini diambil untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus tumbuh pesat.
Kebijakan ini menyasar berbagai layanan digital yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, namun penyedianya berada di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi pelaku usaha lokal yang selama ini telah patuh membayar pajak.
Mekanisme Baru Melalui SPP-TDLN
Dalam implementasi terbarunya, pemerintah memperkenalkan skema yang melibatkan lembaga jasa keuangan. Melalui mekanisme SPP-TDLN, proses pemungutan pajak akan menjadi lebih terintegrasi dan efisien bagi negara maupun konsumen.
Pemerintah secara strategis menggandeng sektor perbankan serta perusahaan fintech untuk mempermudah proses administrasi. Dengan keterlibatan ini, diharapkan tidak ada kendala teknis saat masyarakat melakukan transaksi digital lintas negara.
