DWJ Manajement - PORTAL

BTN Sudah Salurkan 55.766 KPR Rumah Subsidi hingga Akhir Juli 2026

Oleh: DWJ-Manajement 31 Jul 2026
BTN Sudah Salurkan 55.766 KPR Rumah Subsidi hingga Akhir Juli 2026

BTN Perkuat Dominasi Pasar Perumahan, Salurkan 55.766 KPR Subsidi hingga Juli 2026

Melalui penyaluran KPR FLPP yang masif, BTN sukses memperkuat ekosistem perumahan nasional dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian layak.

JAKARTA - Bank Tabungan Negara (BTN) kembali menegaskan posisinya sebagai pemain utama dalam sektor pembiayaan perumahan di Indonesia. Hingga akhir Juli 2026, BTN mencatatkan pencapaian signifikan dengan menyalurkan sebanyak 55.766 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Angka ini tidak hanya menunjukkan dominasi pasar BTN, tetapi juga menjadi bukti nyata peran aktif perbankan dalam mendukung program pemerintah untuk menekan angka backlog perumahan di tanah air. Dengan jumlah penyaluran yang mencapai puluhan ribu unit dalam periode berjalan, BTN semakin memperkokoh predikatnya sebagai bank penyedia KPR subsidi terbesar di Indonesia.

Dominasi BTN dalam Pembiayaan KPR FLPP

Penyaluran KPR FLPP merupakan salah satu pilar utama dalam strategi BTN untuk menyasar segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Skema FLPP sendiri dirancang oleh pemerintah untuk membantu masyarakat agar mampu memiliki hunian dengan suku bunga rendah dan tenor yang panjang.

Keberhasilan BTN menyalurkan 55.766 unit hingga Juli 2026 mencerminkan efektivitas strategi penyaluran yang dilakukan perusahaan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor kunci, antara lain:

Jaringan Luas: Kehadiran kantor cabang BTN yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia memudahkan akses masyarakat terhadap produk KPR subsidi.

Proses Digitalisasi: Implementasi teknologi dalam proses pengajuan KPR mempercepat waktu persetujuan (approval), sehingga nasabah tidak perlu menunggu terlalu lama.

Sinergi dengan Developer: BTN memiliki kemitraan yang sangat kuat dengan para pengembang perumahan berskala nasional maupun lokal, memastikan ketersediaan stok rumah yang memenuhi standar pemerintah.