Menag Nasaruddin Umar Sebut Status Halal-Haram Aset Kripto Bisa Berubah
Penilaian terhadap kripto sangat bergantung pada kajian objektif mengenai risiko dan manfaat bagi masyarakat.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan pandangan menarik terkait fenomena aset kripto di Indonesia. Ia menyatakan bahwa status hukum Islam terhadap kripto, baik halal maupun haram, tidak bersifat statis.
Menurutnya, penetapan status tersebut sangat bergantung pada hasil kajian yang mendalam dan objektif. Dinamika teknologi keuangan digital ini menuntut perhatian serius dari para ulama dan otoritas terkait.
Kajian Risiko dan Manfaat sebagai Tolok Ukur
Nasaruddin menekankan bahwa penilaian hukum harus didasarkan pada dampak nyata yang ditimbulkan oleh penggunaan kripto. Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah keseimbangan antara risiko dan manfaat yang dihasilkan.
