Prabowo Panggil Bos OJK, LPS, hingga Gubernur BI Baru ke Istana, Bahas Langkah Strategis Stabilitas Keuangan
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat dalam memperkuat struktur ketahanan ekonomi nasional. Pada Senin (27/7/2026), Presiden memanggil jajaran pimpinan tertinggi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke Istana Negara untuk melakukan koordinasi intensif mengenai arah kebijakan stabilitas sistem keuangan ke depan.
Pertemuan tertutup yang berlangsung di Istana Negara tersebut menjadi sorotan tajam para pelaku pasar dan pengamat ekonomi. Kehadiran tokoh-tokoh kunci seperti Purbaya selaku pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru menjabat, menandakan adanya agenda besar dalam penguatan sinergi antarlembaga regulator keuangan.
Perkuat Ketahanan Ekonomi, Presiden Prabowo Kumpulkan Anggota KSSK
Langkah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pengambil kebijakan di sektor keuangan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah sangat serius dalam menjaga stabilitas makroekonomi. KSSK, yang merupakan garda terdepan dalam menghadapi potensi krisis keuangan, diharapkan mampu bekerja lebih solid di bawah arahan langsung presiden.
Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembicaraan diduga berkaitan dengan sinkronisasi kebijakan antara otoritas moneter, pengawasan jasa keuangan, dan penjaminan simpanan. Presiden ingin memastikan bahwa tidak ada celah atau ketidaksinkronan kebijakan yang dapat memicu volatilitas pasar yang tidak perlu.
Sejumlah poin penting yang menjadi fokus dalam pertemuan KSSK ini mencakup:
Sinkronisasi Kebijakan Moneter dan Fiskal: Memastikan kebijakan suku bunga Bank Indonesia berjalan selaras dengan arah kebijakan fiskal pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan inflasi.
Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan: Memperketat pengawasan terhadap perbankan dan sektor keuangan non-bank guna mencegah risiko sistemik.
Mitigasi Risiko Krisis: Menyiapkan skenario darurat jika terjadi guncangan ekonomi global yang berdampak pada aliran modal keluar (capital outflow).
Perlindungan Nasabah: Memastikan peran LPS dalam menjamin simpanan masyarakat tetap kuat guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.
