Pengaturan Jam Kerja dan Lembur: Fleksibilitas waktu kerja yang dianggap mengancam keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance).
1. Polemik Outsourcing: Antara Efisiensi dan Ketidakpastian Kerja
Salah satu isu yang paling sensitif adalah perluasan sistem outsourcing atau alih daya. Dalam draf RUU yang berkembang, terdapat kecenderungan untuk memberikan ruang lebih luas bagi perusahaan dalam menentukan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Bagi dunia usaha, kebijakan ini dipandang sebagai langkah efisiensi untuk menjaga daya saing perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Namun, bagi para pekerja, perluasan ini adalah ancaman nyata terhadap stabilitas karier. Serikat buruh mengkhawatirkan munculnya fenomena "pekerja abadi" yang statusnya tidak pernah menjadi karyawan tetap, meskipun telah mengabdi bertahun-tahun. Hal ini menciptakan kerentanan ekonomi, di mana pekerja sulit mendapatkan akses ke fasilitas kredit perbankan atau jaminan sosial yang lebih komprehensif karena status kerja yang tidak stabil.
2. Mekanisme PHK: Kemudahan bagi Perusahaan atau Ancaman bagi Buruh?
Isu kedua yang tak kalah panas adalah mengenai regulasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam beberapa draf pembahasan, terlihat adanya upaya penyederhanaan alasan-alasan yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan PHK. Pemerintah berargumen bahwa prosedur yang terlalu kaku seringkali menghambat perusahaan yang sedang mengalami kesulitan finansial atau restrukturisasi.
Kritik tajam muncul dari sisi buruh yang menilai bahwa kemudahan PHK ini dapat memicu tindakan sewenang-wenang dari pemberi kerja. Tanpa batasan yang ketat dan mekanisme pengawasan yang kuat, pekerja bisa saja kehilangan mata pencahariannya tanpa alasan yang benar-benar mendesak. Isu ini bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, tetapi juga soal bagaimana negara hadir dalam memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja.
3. Ketidakpastian dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Ketiga adalah masalah PKWT atau yang lebih dikenal sebagai sistem kontrak. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah potensi perpanjangan jangka waktu kontrak yang lebih panjang dan fleksibel. Jika tidak dibatasi dengan ketat, sistem ini dikhawatirkan akan menciptakan pola kerja "kontrak-perpanjang-kontrak" yang tidak berujung.
Pekerja yang terus-menerus berada dalam status kontrak akan kehilangan hak-hak yang biasanya melekat pada karyawan tetap, seperti bonus tahunan, jenjang karier yang jelas, hingga kepastian masa tua. Hal ini menciptakan strata sosial baru di dunia kerja, di mana terdapat jurang pemisah yang lebar antara kelompok karyawan tetap dengan kelompok pekerja kontrak yang berada dalam posisi tawar yang lemah.
4. Penyesuaian Nilai Pesangon
Isu keempat menyangkut uang pesangon. Pesangon selama ini dianggap sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan agar mereka dapat bertahan hidup sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Dalam draf RUU Ketenagakerjaan, terdapat wacana penyesuaian formula perhitungan pesangon yang berpotensi menurunkan nilai nominal yang diterima pekerja saat terjadi PHK.
