Infrastruktur dan Konektivitas: Pembangunan jalan, jembatan, bendungan, dan transportasi publik untuk mendukung mobilitas ekonomi.
Pendidikan: Pendanaan program wajib belajar, bantuan operasional sekolah (BOS), hingga beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.
Kesehatan: Penyediaan fasilitas kesehatan nasional, pengadaan obat-obatan, serta subsidi program jaminan kesehatan masyarakat.
Keamanan dan Ketertiban: Pembiayaan fungsi kepolisian dan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.
Perlindungan Sosial: Penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin guna menekan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
Tantangan Besar dalam Pengumpulan Pajak
Meski memiliki peran yang sangat sentral, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengakui bahwa upaya mengumpulkan pajak bukanlah perkara mudah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi berbagai tantangan kompleks, baik dari sisi teknis maupun dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
Salah satu tantangan utama adalah luasnya basis pajak yang belum tergarap secara maksimal. Masih terdapat banyak sektor ekonomi, terutama di era ekonomi digital, yang memerlukan penyesuaian regulasi agar dapat tersentuh oleh sistem perpajakan secara adil. Transformasi digital yang masif menuntut DJP untuk terus berinovasi dalam melakukan pengawasan dan pengumpulan data guna memastikan tidak ada potensi pajak yang hilang.
Selain itu, tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Meskipun sistem administrasi perpajakan terus dimodernisasi dengan teknologi mutakhir, kesadaran individu maupun korporasi untuk melaporkan dan membayar pajak secara jujur masih perlu terus ditingkatkan. Perlu adanya edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa pajak bukan sekadar beban, melainkan investasi untuk masa depan bangsa.
