Pengawasan Otoritas Pelabuhan: Melibatkan otoritas setempat untuk memantau jalannya distribusi santunan di lapangan.
Laporan Berkala: Penyusunan laporan progres penyaluran santunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Langkah-langkah ini diambil untuk meminimalisir potensi konflik atau sengketa di kemudian hari, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban yang sedang dalam masa berduka.
Tinjauan Regulasi dan Tanggung Jawab Operator Kapal
Secara hukum, pemberian santunan dalam kecelakaan transportasi laut telah diatur secara mendalam dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Regulasi ini mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara angkutan laut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang akibat kegagalan operasional atau kecelakaan yang terjadi selama perjalanan.
Dalam kasus KMP Virgo Transport 8, Kemenhub menegaskan bahwa operator kapal tidak dapat lepas dari tanggung jawab tersebut. Selain santunan kematian, terdapat pula ketentuan mengenai kompensasi bagi penumpang yang mengalami luka-luka atau kerugian materiil lainnya akibat insiden tersebut. Kemenhub akan terus menekan operator agar menjalankan kewajiban mereka secara penuh tanpa mencari celah hukum untuk menghindar.
Peningkatan Standar Keselamatan Pelayaran Pasca-Insiden
Selain fokus pada penyelesaian hak finansial korban, Kementerian Perhubungan juga tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab insiden KMP Virgo Transport 8. Investigasi mendalam sedang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk memetakan apakah terdapat faktor kelalaian manusia (human error), kegagalan teknis pada kapal, atau faktor cuaca ekstrem.
Hasil dari investigasi ini nantinya akan menjadi dasar bagi Kemenhub untuk mengeluarkan instruksi keselamatan baru guna mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan. Beberapa langkah preventif yang tengah diupayakan antara lain:
Audit Kelayakan Kapal: Melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) terhadap sertifikat kelaiklautan armada kapal penumpang lainnya.
Peningkatan Pengawasan Cuaca: Memperketat koordinasi dengan BMKG terkait informasi cuaca terkini sebelum kapal diizinkan berlayar.
