Airlangga Dorong Evaluasi Pajak EGR demi Pacu Pertumbuhan ETF Emas di Indonesia
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya peninjauan kembali kebijakan perpajakan terkait transaksi Electronic Gold Receipt (EGR). Langkah ini diambil sebagai upaya strategis pemerintah untuk mendorong pengembangan Exchange Traded Fund (ETF) berbasis emas di pasar modal Indonesia.
Airlangga menyoroti bahwa beban pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang melekat pada transaksi EGR, menjadi salah satu faktor yang perlu dievaluasi. Menurutnya, optimalisasi perlakuan pajak yang kompetitif akan menjadi katalisator utama dalam meningkatkan minat investor, baik domestik maupun mancanegara, terhadap instrumen investasi emas digital.
Memahami Peran Strategis EGR dalam Ekosistem Investasi Emas
Sebelum masuk ke dalam ranah kebijakan, penting untuk memahami apa itu Electronic Gold Receipt (EGR). Secara sederhana, EGR adalah instrumen digital yang merepresentasikan kepemilikan emas fisik. Dengan adanya EGR, investor tidak perlu lagi menyimpan emas dalam bentuk fisik secara mandiri, melainkan cukup memegang sertifikat digital yang dijamin oleh ketersediaan emas fisik di brankas kustodian.
EGR merupakan komponen krusial dalam pembentukan ETF emas. Dalam mekanisme ETF, unit penyertaan yang diperdagangkan di bursa akan didukung oleh aset dasar (*underlying asset*) berupa emas. EGR berfungsi sebagai jembatan yang memastikan bahwa setiap unit yang diperdagangkan di bursa memiliki korelasi langsung dengan jumlah emas fisik yang ada.
Jika ekosistem EGR berjalan dengan efisien, maka likuiditas pasar modal, khususnya pada instrumen berbasis komoditas, akan meningkat tajam. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Menko Airlangga memberikan perhatian khusus pada aspek regulasi dan perpajakan instrumen ini.
Mengapa Pajak Menjadi Penentu Utama?
Dalam dunia investasi, efisiensi biaya adalah segalanya. Setiap komponen biaya, termasuk pajak, akan langsung memengaruhi yield atau imbal hasil yang diterima oleh investor. Airlangga melihat adanya potensi hambatan jika beban PPN dan PPh pada transaksi EGR dirasa terlalu berat dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa kebijakan pajak EGR sangat krusial:
Daya Saing Instrumen: Agar ETF emas dapat bersaing dengan instrumen investasi lain seperti reksa dana atau obligasi, biaya transaksi (termasuk pajak) harus tetap rendah dan kompetitif.
Likuiditas Pasar: Pajak yang tinggi cenderung membuat investor enggan melakukan transaksi jual-beli secara frekuentif, yang pada akhirnya dapat menekan likuiditas pasar.
Minat Investor Ritel: Bagi investor ritel yang sensitif terhadap harga, pengurangan beban pajak dapat menjadi daya tarik tambahan untuk mulai beralih ke investasi emas digital yang lebih praktis.
