DWJ Manajement - PORTAL

Airlangga Soroti Pajak 'PPN dan PPh' dari Transaksi EGR

Oleh: DWJ-Manajement 10 Aug 2026
Airlangga Soroti Pajak 'PPN dan PPh' dari Transaksi EGR

Kepastian Hukum: Penyelarasan aturan pajak memberikan kepastian bagi pelaku pasar dan pengelola dana untuk mengembangkan produk berbasis emas secara lebih masif.

Mendorong Pengembangan ETF Emas yang Kompetitif

Pengembangan ETF emas di Indonesia dipandang sebagai langkah maju untuk memperdalam pasar modal nasional. Selama ini, investasi emas di Indonesia masih didominasi oleh pembelian emas fisik secara konvensional atau melalui tabungan emas di lembaga keuangan non-pasar modal. Dengan hadirnya ETF emas, investor dapat bertransaksi emas melalui akun sekuritas mereka layaknya membeli saham.

Namun, untuk mencapai tahap di mana ETF emas menjadi primadona di pasar modal, infrastruktur pendukung seperti EGR harus memiliki regulasi yang matang. Airlangga mengisyaratkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait dan otoritas jasa keuangan untuk merumuskan skema perpajakan yang tidak memberatkan, namun tetap menjaga penerimaan negara secara wajar.

Implementasi ETF emas yang sukses diharapkan dapat memberikan dua keuntungan utama: pertama, memberikan diversifikasi aset yang lebih mudah bagi investor; kedua, memperkuat cadangan nilai ekonomi nasional melalui penguatan pasar komoditas di bursa.

Tantangan dalam Sinkronisasi Kebijakan

Meski tujuannya sangat positif, menyinkronkan kebijakan pajak untuk instrumen digital seperti EGR bukanlah perkara mudah. Ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah, di antaranya:

Klasifikasi Aset: Menentukan apakah EGR dikategorikan sebagai barang kena pajak (PPN) atau sebagai instrumen keuangan yang memiliki perlakuan pajak khusus.

Pengawasan Transaksi: Memastikan bahwa sistem perpajakan digital dapat terintegrasi dengan baik dengan sistem perdagangan di bursa guna menghindari kebocoran pajak.

Keseimbangan Fiskal: Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara keinginan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui insentif pajak dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor pajak.

Dampak Positif bagi Pasar Modal Indonesia