Status Kepemilikan Aset: Seringkali terdapat perbedaan data mengenai apakah sebuah fasilitas merupakan aset negara (pusat) atau aset daerah.
Anggaran Pemeliharaan: Ketidakjelasan kewenangan berdampak pada ketidakpastian alokasi anggaran untuk perbaikan darurat.
Sistem Pelaporan: Birokrasi yang panjang antar instansi seringkali memperlambat respons terhadap kerusakan infrastruktur yang bersifat mendesak.
Dampak Signifikan Terhadap Keselamatan Publik
Hilangnya akses tangga pada JPO di area sesibuk depan Gedung DPR bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah kemanusiaan. Kawasan ini merupakan salah satu nadi transportasi Jakarta dengan volume kendaraan yang sangat tinggi. Tanpa adanya tangga JPO yang berfungsi, risiko kecelakaan lalu lintas meningkat berkali-kali lipat.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, para pejalan kaki menghadapi beberapa risiko utama akibat kondisi ini:
Risiko Kecelakaan Fatal: Pejalan kaki terpaksa menyeberang secara sembarangan (melawan arus atau melintasi jalur cepat) demi mencapai sisi jalan yang lain.
Aksesibilitas Kelompok Rentan: Lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak adanya fasilitas penyeberangan yang aman dan ramah pengguna.
