DWJ Manajement - PORTAL

Anggaran Belanja Tembus Rp 4.000 Triliun, Purbaya Janji Jaga Defisit

Oleh: DWJ-Manajement 14 Aug 2026
Anggaran Belanja Tembus Rp 4.000 Triliun, Purbaya Janji Jaga Defisit

Ekspansi Basis Pajak: Melakukan digitalisasi sistem perpajakan untuk meminimalkan kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi: Menggali potensi pajak dari sektor-sektor ekonomi baru, termasuk ekonomi digital dan hilirisasi industri.

Penguatan PNBP: Mengelola aset-aset negara dan sumber daya alam secara lebih efisien agar memberikan kontribusi maksimal bagi kas negara.

Reformasi Birokrasi Keuangan: Memastikan proses pemungutan pendapatan dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mengurangi biaya transaksi ekonomi.

Dengan memperkuat sisi pendapatan, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai belanja produktif tanpa harus bergantung secara berlebihan pada penarikan utang baru. Hal ini menjadi sangat penting mengingat ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi pasar keuangan dunia.

Alokasi Belanja: Fokus pada Sektor Produktif

Meskipun jumlahnya mencapai Rp 4.000 triliun, Purbaya memastikan bahwa belanja negara tidak akan disebar secara merata tanpa skala prioritas. Pemerintah telah memetakan sektor-sektor mana saja yang akan mendapatkan suntikan dana terbesar guna memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pemerintah berkomitmen untuk mengarahkan belanja tersebut pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi bagi masyarakat luas. Beberapa sektor prioritas tersebut meliputi:

1. Pembangunan Infrastruktur Strategis

Pembangunan konektivitas antarwilayah tetap menjadi tulang punggung kebijakan fiskal. Infrastruktur yang mumpuni diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional, yang selama ini menjadi salah satu kendala daya saing produk Indonesia di pasar global. Proyek strategis nasional (PSN) akan terus dipantau agar berjalan tepat waktu dan tepat guna.

2. Penguatan Perlindungan Sosial

Di tengah fluktuasi harga komoditas global, pemerintah tetap memprioritaskan jaring pengaman sosial. Alokasi dana untuk bantuan sosial, subsidi energi yang tepat sasaran, serta program pengentasan kemiskinan akan tetap dijaga untuk memastikan daya beli masyarakat kelas bawah tetap stabil.