Optimalisasi Dana Transfer ke Daerah: Memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar.
Efisiensi Belanja Non-Prioritas: Melakukan penghematan pada belanja barang dan belanja perjalanan dinas pemerintah untuk dialihkan ke subsidi pendidikan.
Eskalasi Pendapatan Negara: Meningkatkan rasio pajak (tax ratio) untuk memperlebar ruang fiskal agar negara memiliki dana segar yang cukup untuk mendanai program ini.
Para pengamat ekonomi memperingatkan bahwa melakukan rekayasa anggaran dalam skala sebesar ini memiliki risiko tinggi. Jika tidak dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dikhawatirkan akan terjadi defisit anggaran yang membengkak atau justru mengorbankan sektor krusial lainnya seperti infrastruktur dan kesehatan.
Dampak terhadap Kemandirian PTN
Salah satu poin yang paling sensitif dalam rencana ini adalah nasib Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Selama beberapa tahun terakhir, banyak PTN yang didorong untuk lebih mandiri secara finansial melalui skema Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Hal ini membuat kampus-kampus memiliki fleksibilitas untuk mencari pendanaan sendiri, salah satunya melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari mahasiswa.
Jika pendidikan di PTN digratiskan, maka ketergantungan kampus terhadap subsidi negara (BOPTN) akan meningkat drastis. Ini berarti pemerintah harus siap menyuntikkan dana yang sangat besar ke universitas-universitas negeri. Di satu sisi, ini akan meringankan beban mahasiswa, namun di sisi lain, PTN harus memastikan bahwa kemandirian finansial yang mereka bangun tidak hilang dan justru menurunkan standar kualitas riset serta fasilitas kampus.
Menjaga Kualitas di Tengah Gratisnya Pendidikan
Kekhawatiran terbesar dari publik bukan hanya terletak pada "siapa yang membayar", melainkan "bagaimana kualitasnya". Dalam sejarah kebijakan publik global, ada risiko bahwa pendidikan yang digratiskan secara masif dapat mengalami penurunan kualitas jika tidak dibarengi dengan manajemen yang profesional.
Ada tiga aspek utama yang harus dijaga agar program ini tidak menjadi sekadar program populisme:
