Kepastian Pasokan Bahan Baku: Menjamin bahwa komoditas seperti nikel, tembaga, dan bauksit memiliki jalur distribusi yang jelas dari tambang menuju pabrik pengolahan (smelter).
Sinkronisasi Regulasi: Menghindari tumpang tindih aturan antara kebijakan investasi hilirisasi dengan aturan teknis pertambangan dan lingkungan hidup.
Efisiensi Pengambilan Keputusan: Mempercepat proses perizinan dan penyelesaian konflik kepentingan yang sering terjadi di sektor sumber daya alam.
Pengawasan Terpadu: Mempermudah pengawasan dari hulu hingga hilir agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh negara dan masyarakat.
Akselerasi Transisi Energi yang Berkeadilan
Selain fokus pada hilirisasi mineral, mandat Bahlil juga mencakup aspek transisi energi. Ini adalah tantangan yang sangat kompleks karena Indonesia harus menyeimbangkan antara kebutuhan energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan komitmen global untuk mengurangi emisi karbon.
Bahlil melihat bahwa transisi energi tidak bisa dipisahkan dari sektor ESDM. Program energi terbarukan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV), hingga pengembangan teknologi energi baru terbarukan (EBT) semuanya berakar pada pengelolaan sumber daya energi yang ada di bawah naungan kementerian ESDM.
Dengan peran sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil memiliki wewenang untuk mengarahkan bagaimana hasil hilirisasi mineral (seperti nikel untuk baterai) dapat secara langsung mendukung agenda transisi energi nasional. Ini menciptakan sebuah siklus ekonomi sirkular yang tertutup dan efisien, di mana kekayaan alam Indonesia digunakan untuk membangun infrastruktur masa depan yang lebih bersih.
