Efisiensi Waktu dan Biaya bagi Jamaah: Selama ini, warga Kalimantan yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah seringkali harus melakukan perjalanan darat atau laut yang panjang menuju embarkasi di Jakarta atau Surabaya. Dengan adanya bandara di dekat wilayah mereka, waktu tempuh dan biaya logistik dapat ditekan secara signifikan.
Optimalisasi Infrastruktur: Bandara VVIP IKN dibangun dengan standar internasional. Memanfaatkan fasilitas ini untuk penerbangan komersial skala besar seperti haji akan memastikan infrastruktur tersebut tetap produktif dan terjaga kualitasnya.
Mendorong Ekonomi Lokal: Kehadiran jamaah dalam jumlah besar akan menciptakan ekosistem ekonomi baru di sekitar Penajam Paser Utara dan Kalimantan Timur, mulai dari jasa transportasi, perhotelan, hingga perdagangan lokal.
Pemerataan Aksesibilitas: Langkah ini merupakan bentuk pemerataan akses layanan transportasi udara yang berkualitas bagi masyarakat di luar Pulau Jawa.
Tantangan Teknis dan Koordinasi Antarlembaga
Meskipun rencana ini terdengar sangat menjanjikan, mengubah fungsi sebuah bandara dari VVIP (khusus) menjadi bandara yang melayani penerbangan komersial massal bukanlah perkara mudah. Terdapat sejumlah tantangan teknis dan regulasi yang harus diselesaikan oleh Otorita IKN bersama kementerian terkait.
Pertama, menyangkut kapasitas terminal. Bandara VVIP dirancang untuk kenyamanan dan privasi terbatas. Untuk melayani jamaah haji dan umrah yang jumlahnya bisa mencapai ratusan hingga ribuan orang dalam satu waktu, diperlukan penyesuaian desain terminal agar mampu menampung arus penumpang (passenger flow) yang padat tanpa mengurangi standar keamanan.
Kedua, aspek teknis landasan pacu (runway) dan fasilitas navigasi. Pesawat yang digunakan untuk penerbangan haji umumnya adalah pesawat berbadan lebar (wide body) seperti Boeing 777 atau Airbus A330. Bandara harus dipastikan memiliki spesifikasi teknis yang mampu menangani beban pesawat tersebut serta memiliki fasilitas pendukung seperti pengisian bahan bakar (refuelling) dalam skala besar.
Ketiga, koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Sebagai regulator penerbangan di Indonesia, Kementerian Perhubungan perlu memberikan izin dan melakukan audit kelayakan terhadap fungsi baru bandara ini. Sinkronisasi antara kebutuhan operasional VVIP untuk kepentingan negara dan kebutuhan operasional komersial untuk publik harus dikelola dengan sangat hati-hati agar tidak saling mengganggu.
