Kecepatan Implementasi: Dibandingkan dengan pembangunan pembangkit nuklir atau bendungan raksasa untuk PLTA, pembangunan PLTS relatif lebih cepat dalam hal konstruksi dan instalasi.
Desentralisasi Energi: PLTS dapat diterapkan dalam skala kecil (distributed generation) di daerah terpencil, sehingga membantu pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa.
Keberlanjutan Lingkungan: Mengurangi emisi karbon secara signifikan, membantu Indonesia mencapai target Net Zero Emission (NZE).
Dampak Ekonomi: Menyelamatkan Devisa dan Memperkuat Rupiah
Secara makroekonomi, kebijakan Presiden Prabowo untuk menghentikan impor minyak melalui transisi ke energi surya akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang sangat besar. Ketika ketergantungan terhadap minyak mentah berkurang, tekanan terhadap cadangan devisa negara akan mereda secara signifikan.
Penghematan dari pengurangan impor minyak dapat dialokasikan kembali untuk memperkuat sektor lain. Hal ini mencakup:
Stabilitas Nilai Tukar: Berkurangnya permintaan terhadap Dollar AS untuk pembayaran impor minyak akan membantu menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.
Ketahanan Fiskal: Mengurangi beban subsidi energi dalam APBN, sehingga ruang fiskal untuk belanja pembangunan menjadi lebih luas.
Penciptaan Lapangan Kerja: Sektor energi terbarukan, khususnya manufaktur panel surya dan instalasi PLTS, akan menyerap jutaan tenaga kerja baru di dalam negeri.
Transformasi Industri Manufaktur Dalam Negeri
Pemerintah tidak hanya ingin menjadi konsumen teknologi energi surya, tetapi juga ingin menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global. Dengan target 100 GW, akan tercipta pasar domestik yang sangat besar, yang diharapkan mampu memicu tumbuhnya industri manufaktur komponen panel surya, baterai, dan perangkat pendukung lainnya di dalam negeri.
