2. Biaya Transaksi dan MDR (Merchant Discount Rate)
Karena Visa dan Mastercard adalah entitas global, terdapat biaya lisensi dan biaya pemrosesan lintas batas (cross-border fees) yang harus dibayarkan. Hal ini seringkali berdampak pada tingginya biaya Merchant Discount Rate (MDR) yang dibebankan kepada pedagang atau merchant.
Dengan KKI, karena infrastrukturnya bersifat domestik, biaya operasional dapat ditekan secara signifikan. BI memproyeksikan bahwa penggunaan KKI akan memberikan beban biaya yang lebih rendah bagi para pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat membantu menekan harga barang dan jasa di tingkat konsumen.
3. Kedaulatan Data dan Keamanan Nasional
Dalam era ekonomi digital, data adalah aset yang sangat berharga. Menggunakan jaringan global berarti sebagian data transaksi masyarakat Indonesia diproses melalui sistem pihak asing. Walaupun standar keamanan mereka sangat tinggi, hal ini tetap menimbulkan isu kedaulatan data nasional.
KKI hadir sebagai solusi kedaulatan data. Dengan sistem closed-loop atau minimal penggunaan infrastruktur domestik yang ketat, Bank Indonesia dapat menjamin bahwa data transaksi ekonomi nasional tetap berada dalam kendali otoritas negara, sehingga lebih mudah dalam pengawasan dan mitigasi risiko keamanan siber nasional.
Mengapa Bank Indonesia Meluncurkan KKI?
Keputusan Bank Indonesia meluncurkan KKI bukan tanpa alasan strategis. Ada tiga pilar utama yang menjadi landasan kebijakan ini:
Kedaulatan Pembayaran: Mengurangi ketergantungan pada penyedia jasa pembayaran asing guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap dinamika geopolitik global.
Efisiensi Ekonomi: Menekan biaya transaksi baik di sisi merchant maupun konsumen melalui pemangkasan biaya intermediasi internasional.
