Menindaklanjuti temuan ini, Kementerian Pertanian menyatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional, untuk melakukan pengawasan ketat terhadap rantai pasok beras fortifikasi. Langkah-langkah yang direncanakan antara lain:
Audit Distribusi: Melakukan pengecekan menyeluruh terhadap aliran beras fortifikasi dari penggilingan hingga ke tangan konsumen atau retail.
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET): Mendorong adanya regulasi yang lebih ketat mengenai batas atas harga beras fortifikasi agar tetap berada dalam jangkauan daya beli masyarakat luas.
Penguatan Pengawasan Lapangan: Menginstruksikan jajaran dinas pangan di daerah untuk aktif memantau fluktuasi harga beras khusus di pasar-pasar tradisional maupun modern.
Sanksi Tegas bagi Spekulan: Memberikan tindakan hukum bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli atau manipulasi harga yang merugikan kepentingan publik.
Pemerintah juga menekankan bahwa beras fortifikasi tidak boleh diperlakukan sebagai barang mewah. Produk ini adalah alat kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Oleh karena itu, segala bentuk upaya untuk mengomersialkan program ini demi keuntungan pribadi harus ditindak tegas.
Kesimpulan
Fenomena melonjaknya harga beras fortifikasi hingga mencapai Rp42.000 per kilogram merupakan sebuah anomali yang mencederai semangat penguatan gizi nasional. Pernyataan Menteri Pertanian yang menyebut adanya "akal-akalan" menjadi sinyal kuat bahwa terdapat gangguan dalam rantai distribusi atau adanya praktik spekulasi yang merugikan masyarakat. Agar program penanganan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat berjalan efektif, pemerintah harus segera melakukan intervensi harga dan pengawasan distribusi yang ketat. Tanpa keterjangkauan harga, beras fortifikasi hanya akan menjadi barang mewah yang gagal mencapai misi sosialnya dalam membangun generasi emas Indonesia.
