Dalam diskusinya dengan Kepala BGN, Luhut menggarisbawahi beberapa aspek teknis yang harus segera dimatangkan oleh Badan Gizi Nasional sebelum implementasi skala penuh dilakukan. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi perhatian:
Standarisasi Nutrisi yang Presisi: Menjamin bahwa setiap porsi makanan memenuhi standar kecukupan gizi yang dibutuhkan sesuai kelompok usia, bukan sekadar "mengenyangkan".
Transparansi Rantai Pasok: Membangun sistem pengadaan yang terbuka untuk mencegah praktik korupsi dan monopoli oleh pihak-pihak tertentu dalam distribusi bahan pangan.
Sistem Logistik Terintegrasi: Mengingat geografis Indonesia yang luas, BGN harus memiliki strategi distribusi yang kuat agar makanan tetap segar saat sampai ke tangan penerima, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev): Penggunaan teknologi digital untuk memantau distribusi secara real-time guna meminimalisir kebocoran di lapangan.
Keterlibatan Ekonomi Lokal: Mewajibkan penyerapan hasil bumi dari komunitas petani lokal sebagai penyokong utama kebutuhan program.
Tantangan Geografis dan Logistik Nasional
Salah satu tantangan terbesar yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah masalah distribusi. Menyediakan makanan bergizi secara serentak di seluruh pelosok Indonesia bukanlah perkara mudah. Luhut menekankan perlunya model distribusi berbasis komunitas atau satuan layanan lokal yang dapat memangkas biaya logistik sekaligus menjamin kesegaran bahan pangan.
