Sinkronisasi Sistem IT: Memastikan infrastruktur teknologi informasi kedua bank sentral dan penyedia jasa pembayaran (PJP) dapat saling berkomunikasi secara lancar dan aman.
Regulasi dan Standarisasi: Penyelarasan aturan hukum terkait perlindungan data konsumen, pencegahan pencucian uang (AML), dan pendanaan terorisme (CFT) dalam transaksi lintas negara.
Kurs dan Konversi Mata Uang: Pengembangan mekanisme konversi nilai tukar yang adil dan real-time agar pengguna tidak merasa dirugikan saat bertransaksi.
Edukasi Masyarakat: Melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat di kedua negara agar mereka memahami cara penggunaan dan manfaat dari sistem pembayaran baru ini.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Inovasi
Kerja sama antara BI dan BCTL ini juga merupakan bentuk nyata dari dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Dengan adanya payung hukum melalui MoU, para pelaku industri fintech (financial technology) akan memiliki kepastian hukum untuk mengembangkan produk-produk inovatif yang mendukung transaksi antara Indonesia dan Timor Leste.
Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim kompetisi yang sehat sekaligus kolaboratif bagi para penyedia jasa pembayaran. Semakin banyak pilihan layanan yang tersedia, maka semakin tinggi pula tingkat kemudahan yang didapatkan oleh pengguna akhir (end-user).
Secara makro, penguatan sistem pembayaran digital lintas negara akan membantu menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan sistem yang terdigitalisasi, pergerakan modal dan transaksi dapat dipantau dengan lebih baik, yang sangat penting bagi manajemen kebijakan moneter masing-masing negara.
Kesimpulan
Penandatanganan MoU antara Bank Indonesia dan Banco Central de Timor-Leste untuk perluasan layanan QRIS merupakan langkah progresif yang akan membawa dampak signifikan bagi konektivitas ekonomi kedua negara. Dengan integrasi sistem pembayaran digital, hambatan transaksi lintas batas dapat dikurangi, yang pada gilirannya akan memicu pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan UMKM, dan inklusi keuangan digital secara luas. Meski masih ada tantangan teknis dan regulasi yang harus diselesaikan, inisiatif ini menjadi sinyal kuat bahwa digitalisasi adalah kunci utama dalam memperkuat posisi ekonomi Indonesia di kancah regional.
