SIM Swapping: Pelaku mengambil alih nomor telepon korban dengan menduplikasi kartu SIM, sehingga mereka dapat menerima kode verifikasi perbankan atau dompet digital.
Pihak Bank Indonesia mendesak agar DANA melakukan audit keamanan siber secara berkala dan memperkuat sistem deteksi dini (early warning system) yang mampu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan secara real-time sebelum transaksi selesai diproses.
Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)
Dalam regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, setiap PJP memiliki tanggung jawab hukum dan operasional untuk melindungi dana nasabah. Hal ini mencakup perlindungan data pribadi hingga penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien bagi konsumen yang dirugikan.
Investigasi yang diminta oleh BI terhadap DANA mencakup beberapa aspek krusial, di antaranya:
Audit Log Transaksi: Memeriksa setiap jejak digital transaksi yang dilaporkan tidak sah untuk melihat dari mana asal instruksi tersebut.
Evaluasi Infrastruktur IT: Memastikan tidak ada celah keamanan (vulnerability) pada server atau aplikasi yang dapat dieksploitasi oleh peretas.
Verifikasi Identitas (KYC): Memperketat proses Know Your Customer (KYC) untuk memastikan bahwa akun-akun yang digunakan dalam transaksi mencurigakan adalah akun valid yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sistem Mitigasi Risiko: Mengevaluasi seberapa cepat sistem mampu merespon dan memblokir transaksi yang terindikasi fraud.
Jika ditemukan adanya kelalaian dari sisi penyedia layanan, BI tidak segan-segan untuk memberikan sanksi administratif yang berat, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin operasional, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dampak terhadap Kepercayaan Konsumen dan Ekonomi Digital
Kasus ini menjadi ujian besar bagi industri fintech di Indonesia. Kepercayaan adalah mata uang utama dalam ekonomi digital. Sekali kepercayaan tersebut goyah akibat isu keamanan, dampaknya akan sangat luas. Konsumen yang merasa tidak aman cenderung akan kembali ke metode pembayaran konvensional, yang pada akhirnya akan memperlambat akselerasi digitalisasi ekonomi nasional.
