Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah tengah merancang kebijakan tegas untuk menekan angka pelanggaran. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penerapan skema denda khusus bagi kendaraan yang terbukti ODOL.
Selain denda, pemerintah juga mengusulkan pembentukan skema dana preservasi jalan. Dana yang dihimpun dari denda tersebut nantinya akan dialokasikan khusus untuk perbaikan jalan yang terdampak langsung oleh kendaraan berat.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan siklus pendanaan mandiri untuk perbaikan jalan. Dengan demikian, beban anggaran negara untuk perbaikan infrastruktur tidak terus membengkak secara tidak terkendali.
Pembahasan Intensif Bersama DPR
Rencana kebijakan strategis ini tidak diputuskan secara sepihak oleh eksekutif. Saat ini, Kementerian PU sedang melakukan pembahasan intensif bersama DPR RI untuk mematangkan regulasi tersebut.
Beberapa poin utama yang menjadi fokus dalam pembahasan tersebut meliputi: