Greenpeace menyoroti bahwa proses pembakaran sampah dalam skala besar, jika tidak dikelola dengan standar teknologi yang sangat tinggi dan pengawasan yang ketat, akan melepaskan berbagai zat berbahaya ke atmosfer. Zat-zat ini tidak terlihat oleh mata telanjang, namun memiliki dampak kesehatan yang fatal bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek.
Ancaman Emisi Berbahaya dan Dioksin
Salah satu poin krusial yang dikemukakan adalah risiko pelepasan dioksin dan furan. Dioksin adalah senyawa organik polutan yang sangat beracun, bersifat karsinogenik (pemicu kanker), dan dapat mengganggu sistem reproduksi serta sistem kekebalan tubuh manusia. Senyawa ini dihasilkan dari pembakaran sampah yang mengandung plastik, bahan kimia, atau limbah organik yang tidak terpilah dengan baik.
Selain dioksin, proses insinerasi juga berpotensi melepaskan logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium ke udara. "Masalahnya adalah kita mencoba menyelesaikan masalah tanah dengan menciptakan masalah udara," ungkap salah satu aktivis lingkungan dalam diskusinya mengenai implementasi PSEL. Jika sistem penyaringan emisi pada instalasi PSEL mengalami kegagalan teknis atau tidak dirawat dengan standar yang sangat mahal, maka masyarakatlah yang akan menanggung dampaknya melalui udara yang mereka hirup.
Jebakan Ekonomi: Ketergantungan pada Suplai Sampah
Selain masalah polusi, Greenpeace juga menyoroti aspek ekonomi dan perilaku sosial. PSEL membutuhkan volume sampah yang besar dan konsisten agar proses pembakaran tetap stabil dan mampu menghasilkan listrik secara optimal. Kondisi ini, menurut para ahli, dapat menciptakan "insentif terbalik" dalam pengelolaan sampah.
Alih-alih mendorong masyarakat untuk mengurangi produksi sampah (reduce) dan melakukan daur ulang (recycle), keberadaan PSEL justru menciptakan ketergantungan terhadap suplai sampah. Jika produksi sampah menurun karena keberhasilan program pengurangan sampah di hulu, maka pabrik PSEL akan kekurangan "bahan bakar". Hal ini secara tidak langsung dapat melemahkan semangat gerakan zero waste karena pemerintah dan pengelola akan terus membutuhkan sampah dalam jumlah besar demi menjaga keberlangsungan operasional mesin.
Dilema Pengelolaan Sampah: Antara Teknologi dan Perubahan Perilaku
Perselisihan antara pemerintah dan aktivis lingkungan ini mencerminkan dilema besar dalam manajemen sampah modern. Di satu sisi, kebutuhan akan solusi cepat sangat mendesak karena TPA di berbagai daerah sudah dalam kondisi darurat. Di sisi lain, solusi teknologi tinggi seringkali mengabaikan akar permasalahan, yaitu pola konsumsi masyarakat yang tidak berkelanjutan.
Para pakar lingkungan menyarankan agar pemerintah tidak hanya terpaku pada solusi di hilir (pengolahan akhir), tetapi juga memperkuat sistem di hulu. Pengelolaan sampah yang ideal seharusnya berbasis pada ekonomi sirkular, di mana sampah dipandang sebagai sumber daya yang harus dikelola melalui hierarki berikut:
Reduksi (Reduce): Mengurangi penggunaan material sekali pakai sejak dari sumbernya.
Penggunaan Kembali (Reuse): Memperpanjang usia pakai barang untuk meminimalkan limbah.
Daur Ulang (Recycle): Mengolah material menjadi produk baru secara mekanis atau biologis.
Pengomposan: Mengolah sampah organik (yang mencakup sebagian besar sampah di Indonesia) menjadi pupuk, sehingga tidak perlu dibakar.
