Penurunan Kualitas Bahan Baku: Untuk menutupi selisih harga yang telah dikorupsi, oknum cenderung membeli bahan makanan dengan kualitas rendah (substandard) demi menjaga margin keuntungan.
Ketidaksesuaian Standar Gizi: Bahan makanan berkualitas rendah tidak akan mampu memenuhi standar kalori dan mikronutrien yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Risiko Kesehatan Anak: Penggunaan bahan makanan yang tidak segar atau tidak layak konsumsi akibat upaya penghematan ilegal dapat memicu masalah kesehatan pada anak sekolah.
Pemborosan Anggaran Negara: Dana yang seharusnya bisa menjangkau lebih banyak anak justru hilang di tangan oknum, sehingga efektivitas program secara nasional menjadi tidak maksimal.
Penguatan Pengawasan di Level Satuan Pelayanan
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program dengan skala logistik dan anggaran terbesar dalam sejarah kebijakan sosial di Indonesia. Dengan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan tersebar di seluruh pelosok negeri, risiko terjadinya kebocoran anggaran menjadi sangat tinggi jika tidak dikelola dengan sistem pengawasan yang ketat.
Badan Gizi Nasional menyadari betul tantangan ini. Oleh karena itu, Sudaryono menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi (monev) secara berlapis. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara top-down dari pusat, tetapi juga melibatkan audit mendadak di tingkat dapur produksi (SPPG).
Mekanisme Pencegahan Korupsi di Program MBG
Untuk meminimalisir celah terjadinya markup dan pungutan liar, BGN telah menyiapkan beberapa langkah strategis dalam manajemen operasionalnya:
