Ketimpangan Distribusi: Masyarakat yang benar-benar membutuhkan barang subsidi justru kehilangan akses karena komoditas tersebut terserap oleh operasional dapur program.
Distorsi Harga Pasar: Penyerapan barang subsidi dalam jumlah besar untuk kepentingan program dapat memicu kelangkaan di pasar lokal.
Risiko Kualitas Nutrisi: Fokus pada penggunaan barang murah (subsidi) berisiko menurunkan standar kualitas bahan makanan yang seharusnya memenuhi kriteria gizi tinggi bagi anak-anak.
Mengenal Peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan ujung tombak dari pelaksanaan program MBG di lapangan. Unit inilah yang bertanggung jawab dalam mengolah bahan makanan mentah menjadi hidangan bergizi yang siap didistribusikan kepada target penerima manfaat.
Setiap SPPG memiliki tanggungnya untuk mengelola logistik, menjaga sanitasi, hingga memastikan ketepatan waktu distribusi. Namun, besarnya kewenangan dalam pengelolaan logistik di tingkat satuan pelayanan ini juga menyimpan celah kerawanan jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan (supervisi) yang ketat dari pusat.
Dalam investigasi mendatang, tim BGN akan memeriksa rantai pasok (supply chain) di setiap dapur. Hal ini mencakup dari mana bahan baku berasal, bagaimana sistem pengadaannya, hingga bagaimana pencatatan stok barang dilakukan. BGN ingin memastikan bahwa seluruh bahan yang masuk ke dapur adalah bahan non-subsidi yang dibeli melalui mekanisme pengadaan yang sah.
Parameter Investigasi yang Akan Dilakukan
Untuk memastikan hasil investigasi yang objektif, Sudaryono telah menyiapkan beberapa parameter pemeriksaan, di antaranya:
Audit Logistik: Memeriksa kesesuaian antara nota pembelian dengan jenis barang yang digunakan dalam proses memasak.
Verifikasi Vendor: Memastikan pemasok bahan baku tidak menyalahgunakan skema subsidi dalam pengiriman barang ke SPPG.
Wawancara Lapangan: Melakukan pengecekan langsung terhadap petugas dapur dan pengelola logistik untuk mendengarkan fakta di lapangan.
Pemeriksaan Alur Kas: Mengaudit aliran dana operasional guna memastikan tidak ada penggelembungan harga (markup) yang dibarengan dengan penggunaan barang subsidi.
