Kehilangan Pendapatan Negara yang Masif: Freeport merupakan salah satu penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak penghasilan terbesar bagi kas negara. Penghentian operasi berarti hilangnya sumber devisa penting yang selama ini digunakan untuk mendanai pembangunan nasional.
Ancaman Pengangguran Massal: Ribuan tenaga kerja langsung yang bekerja di area tambang serta puluhan ribu tenaga kerja tidak langsung akan kehilangan mata pencaharian. Hal ini berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan ketegangan sosial di wilayah Papua.
Gangguan Rantai Pasok Mineral Global: Sebagai salah satu penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia, penghentian produksi Freeport akan mengganggu stabilitas pasokan mineral global, terutama untuk kebutuhan industri teknologi dan transisi energi hijau.
Kegagalan Program Hilirisasi: Pemerintah saat ini sedang gencar mendorong hilirisasi mineral. Jika tambang berhenti, maka keberlanjutan operasional smelter yang telah dibangun dengan investasi triliunan rupiah akan terancam sia-sia karena kehilangan pasokan bahan baku utama.
Lumpuhnya Ekonomi Lokal: Sektor pendukung seperti logistik, katering, transportasi, hingga perdagangan kecil di sekitar wilayah tambang akan mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang drastis.
Ekonomi Papua di Ambang Ketidakpastian
Bagi masyarakat Papua, kehadiran Freeport telah menciptakan ekosistem ekonomi tersendiri. Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Freeport telah berperan dalam membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
Jika kepastian operasional pasca-2041 tidak segera disepakati, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi pengembangan wilayah tersebut. Para pengusaha lokal yang selama ini bergantung pada kontrak-kontrak kerja sama dengan Freeport mungkin akan ragu untuk melakukan ekspansi bisnis karena tidak adanya jaminan keberlanjutan pasar.
Selain itu, aspek pembangunan manusia di Papua juga terancam. Banyak program beasiswa dan pelatihan keterampilan yang dibiayai oleh perusahaan akan terhenti, yang dalam jangka panjang dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua.
