Melihat realita bahwa konsolidasi aset lama tidak berjalan sesuai rencana, Bos Danantara memberikan pernyataan yang mengejutkan namun dianggap realistis bagi banyak pengamat ekonomi. Fokus kini dialihkan dari upaya "memperbaiki yang rusak" menjadi "membangun yang baru".
Langkah membentuk perusahaan baru ini dipandang sebagai upaya untuk menciptakan entitas yang "bersih" atau clean slate. Dengan membangun perusahaan baru, Danantara memiliki keleluasaan untuk menentukan struktur modal, teknologi, manajemen, hingga tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang paling mutakhir tanpa terbebani oleh sejarah kegagalan atau masalah hukum dari perusahaan-perusahaan sebelumnya.
Keunggulan Membentuk Perusahaan Baru
Keputusan untuk tidak lagi mengejar penggabungan BUMN tekstil yang ada dan beralih ke pembentukan entitas baru memiliki beberapa keunggulan strategis, di antaranya:
Agilitas dan Fleksibilitas: Perusahaan baru tidak akan terikat oleh birokrasi lama yang lamban. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat merespons dinamika pasar tekstil dunia yang berubah sangat cepat.
Struktur Modal yang Sehat: Tanpa membawa beban utang dari perusahaan lama, entitas baru ini akan memiliki neraca keuangan yang jauh lebih sehat, sehingga lebih mudah menarik minat investor global maupun pendanaan dari lembaga keuangan internasional.
Adopsi Teknologi Terkini: Membangun dari nol memberikan kesempatan untuk langsung menerapkan teknologi Industri 4.0, seperti otomatisasi tingkat tinggi dan sistem manufaktur ramah lingkungan (sustainable manufacturing), yang menjadi standar baru di pasar global.
Fokus pada Nilai Tambah: Perusahaan baru ini dapat dirancang untuk tidak hanya fokus pada produksi kain, tetapi juga mengintegrasikan seluruh rantai pasok, mulai dari serat hingga produk jadi (end-to-end).
Menyelamatkan Industri Tekstil Nasional dari Ambang Kehancuran
Langkah berani Danantara ini bukan tanpa alasan mendesak. Industri tekstil Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi "darurat". Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sentra industri tekstil, seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah, menjadi bukti nyata betapa rapuhnya struktur industri saat ini.
Masuknya produk tekstil impor dengan harga yang sangat tidak masuk akal (predatory pricing) telah memukul kapasitas produksi pabrik-pabrik lokal. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret melalui kehadiran entitas negara yang kuat, maka industri tekstil nasional terancam hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri.
