Tekanan besar ini ditujukan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Para buruh menilai kebijakan penetapan upah saat ini belum mencerminkan keadilan bagi para pekerja di ibu kota.
Ketidakpuasan ini dipicu oleh angka UMP 2027 yang dianggap tidak mampu mengimbangi lonjakan biaya hidup. Jika tidak ada perubahan, stabilitas sosial dan ekonomi di Jakarta dikhawatirkan akan terganggu akibat aksi massa.
Poin Utama Tuntutan Buruh:
Revisi segera terhadap angka penetapan UMP 2027 yang dinilai terlalu rendah.
Penyesuaian upah yang lebih realistis terhadap laju inflasi dan kebutuhan hidup layak.