Geopolitik dunia yang dapat memicu ketidakpastian arus modal keluar (capital outflow).
Transformasi digital yang membawa risiko keamanan siber di sektor keuangan.
Sinergi Legislatif dan Regulator dalam Pengawasan Keuangan
Sebagai Wakil Ketua DPR, Dasco menyoroti bahwa DPR memiliki peran vital dalam memberikan masukan serta melakukan pengawasan terhadap implementasi regulasi keuangan. OJK, sebagai lembaga independen, memiliki wewenang penuh dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, namun dukungan politis dan pengawasan dari parlemen diperlukan untuk memastikan regulasi tersebut tetap sejalan dengan kepentingan rakyat luas.
Dalam diskusi tersebut, dibahas pula mengenai bagaimana regulasi yang ada dapat dioptimalkan untuk mendukung inklusi keuangan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Dasco mengingatkan agar pertumbuhan sektor keuangan digital harus dibarengi dengan penguatan sistem mitigasi risiko yang mumpuni.
“Kami di DPR ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi pertumbuhan industri keuangan yang sehat dan kompetitif,” ungkap Dasco dalam keterangannya.
Fokus Utama: Perlindungan Konsumen dan Penguatan Perbankan
Selain membahas stabilitas makro, pertemuan ini juga menyentuh isu mikro yang sangat sensitif, yakni perlindungan konsumen jasa keuangan. Maraknya kasus investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta penipuan berbasis digital menjadi perhatian serius bagi Dasco dan pimpinan OJK.
OJK berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas sektor keuangan non-bank, terutama yang berkaitan dengan teknologi finansial (fintech). Hal ini sejalan dengan agenda DPR untuk memperkuat payung hukum dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan.
Berikut adalah beberapa poin fokus yang menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut:
