Pemborosan Anggaran Negara: Bantuan sosial yang jatuh ke tangan kelompok masyarakat mampu (error of inclusion) mengakibatkan anggaran negara tidak digunakan secara efisien.
Ketidakadilan Sosial: Masyarakat yang benar-benar membutuhkan (error of exclusion) akan merasa ditinggalkan oleh negara, yang dapat memicu kecemburuan sosial dan ketidakstabilan di masyarakat.
Ketidaktepatan Kebijakan Makro: Data desil yang salah dapat menyebabkan pemerintah salah dalam mengambil keputusan ekonomi makro, seperti penentuan besaran subsidi energi atau kebijakan pajak.
Harapan terhadap Perbaikan Parameter
Legislator mengharapkan agar proses perbaikan melalui DTSEN ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan benar-benar menyentuh substansi permasalahan di lapangan. Parameter yang lebih "mengenal" kondisi masyarakat berarti parameter tersebut harus mampu memotret kompleksitas kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia secara lebih mendalam.
Pemerintah diharapkan mampu melibatkan berbagai ahli ekonomi dan sosiologi dalam merumuskan parameter baru tersebut. Hal ini penting agar data yang dihasilkan tidak hanya bersifat kuantitatif (angka-angka pendapatan), tetapi juga kualitatif (kondisi tempat tinggal, akses kesehatan, dan akses pendidikan) yang lebih mencerminkan kesejahteraan yang sesungguhnya.
Kesimpulan
Polemik mengenai ketidakakuratan data desil merupakan sinyal penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem perlindungan sosial nasional. Pernyataan Misbakhun mengenai perbaikan melalui DTSEN dan pengukuran ulang parameter memberikan angin segar bahwa pemerintah menyadari adanya celah dalam sistem pendataan saat ini. Keberhasilan dari langkah ini akan sangat bergantung pada seberapa cepat dan akurat pemerintah mampu melakukan sinkronisasi data serta seberapa relevan parameter baru yang akan ditetapkan dengan realitas ekonomi masyarakat saat ini. Akurasi data adalah kunci utama agar bantuan negara benar-benar menjadi jaring pengaman bagi mereka yang paling membutuhkan.
