Standardisasi Global: Menyelaraskan regulasi domestik dengan standar internasional terkait pelaporan pertukaran informasi keuangan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI).
Mekanisme Verifikasi Data: Apa yang Harus Dilakukan Penyedia Jasa?
Kebijakan ini memberikan beban tanggung jawab tambahan bagi perusahaan penyedia jasa aset kripto, baik itu bursa (exchange), pedagang fisik aset kripto, maupun penyedia dompet digital. Mereka kini tidak hanya berperan sebagai fasilitator perdagangan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam pengumpulan data kepatuhan pajak.
Penyedia jasa diwajibkan untuk menerapkan prosedur Know Your Customer (KYC) yang lebih ketat dan komprehensif. Proses identifikasi ini mencakup pengumpulan data identitas pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga negara Indonesia, atau nomor identitas resmi bagi warga negara asing. Selain itu, verifikasi juga harus mencakup validasi data pendukung lainnya untuk memastikan bahwa data yang diberikan adalah akurat dan terbaru.
Berikut adalah aspek-aspek utama dalam proses verifikasi yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa:
1. Identifikasi Identitas Tunggal
Setiap pengguna wajib menyertakan data identitas yang terhubung dengan sistem kependudukan nasional. Hal ini bertujuan agar tidak ada akun ganda atau akun anonim yang dapat digunakan untuk memanipulasi pelaporan pajak.
2. Verifikasi Domisili dan Profil Risiko
Selain identitas, penyedia jasa juga perlu memverifikasi domisili pengguna guna menentukan status subjek pajak. Penilaian profil risiko juga menjadi bagian penting untuk mendeteksi adanya aktivitas transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan.
3. Integrasi Sistem Pelaporan
Penyedia jasa diharapkan memiliki sistem yang mampu melakukan pelaporan data secara periodik kepada otoritas terkait. Integrasi data ini menjadi kunci agar DJP dapat menerima informasi secara real-time atau berkala tanpa harus melalui proses manual yang panjang.
