Langkah Dony Oskaria dalam memberikan klarifikasi ini menunjukkan komitmen BP BUMN terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dalam pengelolaan program yang melibatkan dana besar dan menyentuh masyarakat luas, transparansi mengenai siapa yang mengelola dan bagaimana status mereka adalah sebuah kewajiban.
Beberapa dampak positif dari klarifikasi ini antara lain:
Menghindari Maladministrasi: Memastikan tidak ada penyalahgunaan jabatan atau anggaran yang seolah-olah digunakan untuk menggaji pegawai BUMN, padahal secara hukum statusnya berbeda.
Kepastian Hukum: Memberikan perlindungan hukum baik bagi perusahaan maupun bagi para manajer yang bekerja di lapangan terkait hak dan kewajiban mereka.
Membangun Kepercayaan Publik: Masyarakat dapat melihat bahwa program ini dikelola secara profesional dan memiliki struktur yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Mitigasi Salah Persepsi di Masyarakat
Seringkali, di lapangan muncul persepsi bahwa siapa pun yang memakai atribut atau bekerja di bawah payung program BUMN adalah pegawai BUMN. Hal ini dapat menimbulkan ekspektasi yang salah, baik dari sisi masyarakat terhadap layanan, maupun dari sisi para pekerja terkait fasilitas yang mereka terima. Dengan ditegaskannya status ini, diharapkan ekspektasi publik tetap selaras dengan realitas operasional di lapangan.
Kesimpulan
Klarifikasi dari Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, memberikan kejelasan bahwa para manajer di program Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih beroperasi di bawah skema pembinaan Agrinas, bukan sebagai pegawai BUMN. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas tata kelola program pemberdayaan ekonomi nasional. Dengan skema yang lebih fleksibel melalui Agrinas, diharapkan program penguatan ekonomi desa dan sektor perikanan ini dapat berjalan lebih efektif, lincah, dan tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri.
