Pengendalian Inflasi: Menjaga agar laju inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan, terutama dalam menghadapi potensi supply shock pada pangan dan energi.
Stabilitas Nilai Tukar Rupiah: Mengelola volatilitas rupiah di tengah aliran modal keluar (capital outflow) yang dipicu oleh ketidakpastian kebijakan moneter global.
Transformasi Digital: Mempercepat adopsi sistem pembayaran digital yang aman dan inklusif, termasuk pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Rupiah Digital.
Ketahanan Sektor Keuangan: Memperkuat kebijakan makroprudensial untuk memastikan sistem keuangan tetap resilien terhadap potensi krisis.
Sinergi Antara Kebijakan Moneter dan Fiskal
Selain menghadapi tantangan eksternal, Deputi Gubernur Senior yang baru juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Harmonisasi antara kedua otoritas ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan.
Sinergi ini sangat dibutuhkan agar kebijakan pengetatan atau pelonggaran moneter dapat sejalan dengan strategi belanja negara, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap dapat terjaga tanpa mengorbankan stabilitas harga. Aida Budiman diharapkan mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan yang diambil bersifat komprehensif.
Kesimpulan
Persetujuan Komisi XI DPR RI terhadap Aida Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia merupakan langkah strategis dalam penguatan struktur kepemimpinan bank sentral. Dengan latar belakang dan hasil uji kelayakan yang telah dilalui, diharapkan Aida Budiman mampu mengemban amanah untuk menjaga stabilitas moneter, memperkuat sistem pembayaran, dan menavigasi Bank Indonesia melalui tantangan ekonomi global yang kian tidak menentu. Keberhasilan kepemimpinan baru ini nantinya akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam merespons dinamika pasar secara cepat, tepat, dan tetap menjaga independensi lembaga dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
