Penyesuaian Upah Minimum: Aspirasi terkait mekanisme penetapan upah yang dianggap harus mampu mengejar laju inflasi dan memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja.
Kepastian Hukum Pasca-Omnibus Law: Bagaimana implementasi regulasi dalam UU Cipta Kerja dapat tetap memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak dasar buruh.
Perlindungan Tenaga Kerja Outsourcing: Tuntutan mengenai kejelasan status kerja dan jaminan sosial bagi pekerja dengan sistem kontrak atau alih daya.
Jaminan Sosial dan Kesejahteraan: Optimalisasi peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh dari risiko kerja hingga hari tua.
Stabilitas Hubungan Industrial: Upaya mencegah konflik industrial yang dapat mengganggu produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Peran Strategis KSP sebagai Jembatan Komunikasi
Kehadiran Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam pertemuan ini menunjukkan peran vital KSP sebagai "jembatan" antara aspirasi masyarakat (khususnya kaum buruh) dengan kebijakan eksekutif. KSP bertindak sebagai kanal penyerap informasi yang akan kemudian dikoordinasikan dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan.
Dudung menekankan bahwa komunikasi dua arah seperti ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman informasi di lapangan. Dengan adanya dialog langsung di Istana, pemerintah dapat menangkap esensi dari permasalahan yang sebenarnya terjadi di tingkat akar rumput, sehingga kebijakan yang diambil nantinya bersifat tepat sasaran dan berbasis data lapangan yang akurat.
