Jika konduktor gagal menjaga harmoni, maka yang terjadi adalah "kebisingan" ekonomi. Ketidaksinkronan antara kebijakan suku bunga dan insentif fiskal, misalnya, dapat menyebabkan ketidakpastian yang membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Sosok Panglima: Ketegasan di Tengah Badai Global
Jika peran konduktor berfokus pada harmoni, maka dimensi kedua adalah peran sebagai "Panglima". Dalam situasi normal, harmoni memang diperlukan. Namun, ekonomi dunia tidak selalu berjalan dalam kondisi tenang. Kita sering menghadapi "perang" ekonomi, krisis energi, fluktuasi harga komoditas, hingga ketegangan geopolitik yang bisa sewaktu-waktu melumpuhkan stabilitas ekonomi domestik.
Dalam kondisi krisis atau volatilitas tinggi, ekonomi membutuhkan seorang panglima. Panglima bukan sekadar manajer, melainkan sosok yang memiliki otoritas moral dan politis untuk mengambil keputusan cepat, berani, dan kadang tidak populer, demi menyelamatkan kapal besar bernama ekonomi nasional.
Karakteristik kepemimpinan ala panglima mencakup:
Decision Making yang Cepat: Di tengah krisis seperti pandemi atau lonjakan inflasi global, menunggu konsensus yang terlalu lama bisa berakibat fatal. Seorang panglima harus mampu mengambil keputusan berbasis data secara cepat.
Visi Strategis yang Jelas: Seperti kebijakan hilirisasi industri yang sedang digalakkan Indonesia, hal ini membutuhkan keberanian untuk mengubah struktur ekonomi dari berbasis komoditas mentah menjadi berbasis nilai tambah.
Ketahanan (Resilience): Kemampuan untuk tetap berdiri tegak dan memberikan rasa aman kepada rakyat meskipun tekanan dari luar negeri sangat kuat.
Tanpa sosok panglima, arah kebijakan ekonomi akan menjadi ragu-ragu dan kehilangan momentum. Di saat dunia bergerak cepat, keraguan adalah musuh utama pertumbuhan ekonomi.
Komando yang Terintegrasi: Mengubah Visi Menjadi Eksekusi
Dimensi ketiga yang tidak kalah penting adalah "Komando". Sebuah kebijakan yang telah diselaraskan oleh konduktor dan diputuskan oleh panglima, tidak akan ada gunanya jika tidak sampai ke tingkat eksekusi di lapangan. Inilah yang disebut sebagai kekuatan komando.
Sering kali, masalah ekonomi di Indonesia bukan terletak pada kebijakan yang buruk di tingkat pusat, melainkan pada rantai komando yang terputus saat kebijakan tersebut turun ke pemerintah daerah atau ke tingkat birokrasi terbawah. Komando ekonomi yang efektif menuntut adanya integrasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
