Bahlil menekankan bahwa meskipun wewenang diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Pengelolaan tambang di wilayah bencana memerlukan ketelitian ekstra agar tidak memperburuk kondisi geologis setempat.
Pemerintah pusat berharap pelimpahan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih efisien. Dengan wewenang berada di tangan Pemda, diharapkan proses birokrasi perizinan menjadi lebih singkat dan tepat sasaran bagi pelaku usaha.
Poin Utama Kebijakan Pelimpahan Izin:
Penyerahan wewenang izin tambang galian C sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah.
Fokus pengawasan khusus pada wilayah Sumatera yang tergolong zona rawan bencana.
