Efisiensi Penggunaan BBM: Kendaraan berkapasitas besar cenderung mengonsumsi BBM dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Jika kendaraan jenis ini tetap menggunakan Pertalite, maka beban subsidi yang harus ditanggung negara per unit kendaraan menjadi sangat besar dan tidak efisien.
Kemudahan Identifikasi Data: Data mengenai jenis dan spesifikasi kendaraan sudah tersedia secara terintegrasi dalam sistem registrasi kendaraan bermotor (STNK/BPKB). Dengan integrasi data yang baik, pemerintah dapat dengan mudah menetapkan kriteria kendaraan mana yang boleh dan tidak boleh membeli Pertalite.
Meminimalisir Penyalahgunaan: Selama ini, salah satu tantangan terbesar adalah penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan-kendaraan yang seharusnya tidak berhak. Dengan sistem klasifikasi kendaraan, celah penyalahgunaan dapat dipersempit.
Skema Pengawasan Melalui Digitalisasi
Untuk mengimplementasikan aturan ini, pemerintah tidak akan bekerja secara manual. Digitalisasi menjadi kunci utama dalam pengawasan di lapangan. Penggunaan sistem seperti QR Code melalui aplikasi MyPertamina diperkirakan akan menjadi instrumen utama dalam proses verifikasi di SPBU.
Setiap kendaraan yang terdaftar dalam sistem akan memiliki profil spesifikasi mesin. Saat melakukan transaksi di SPBU, petugas atau mesin otomatis akan memverifikasi apakah jenis kendaraan tersebut sesuai dengan kriteria pengguna Pertalite. Jika kendaraan tersebut terdeteksi sebagai kendaraan mewah atau kendaraan dengan CC di atas ambang batas yang ditentukan, maka sistem akan menolak transaksi Pertalite dan menyarankan penggunaan BBM non-subsidi.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Meskipun secara konsep terlihat ideal, transisi menuju kebijakan ini dipastikan tidak akan berjalan tanpa hambatan. Ada beberapa tantangan besar yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dan pihak terkait:
1. Akurasi Data Kendaraan
Sinkronisasi data antara kementerian terkait, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian (Korlantas), harus benar-benar matang. Ketidaksinkronan data spesifikasi kendaraan dapat menyebabkan kendala saat konsumen ingin melakukan pengisian BBM di SPBU, yang berpotensi menimbulkan antrean panjang atau protes dari masyarakat.
2. Kesiapan Infrastruktur SPBU
