Kegiatan Sensus Berkala: Selain Sensus Ekonomi, BPS juga bertanggung jawab atas Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan berbagai sensus sektoral lainnya yang memerlukan mobilisasi ribuan petugas ke seluruh pelosok negeri.
Survei Rutin Bulanan dan Tahunan: Data inflasi (IHK), angka pengangguran, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi diperoleh melalui survei rutin yang memerlukan biaya operasional tinggi setiap bulannya.
Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi: Dalam era digital, BPS memerlukan investasi besar pada pusat data (Data Center), pengembangan sistem informasi, dan keamanan siber untuk melindungi integritas data nasional.
Pengembangan SDM dan Kapasitas Statistik: Pelatihan bagi ribuan petugas lapangan dan analis data agar mampu mengoperasikan metodologi statistik terbaru yang semakin kompleks.
Penguatan Sistem Satu Data Indonesia: Upaya integrasi data antarlembaga pemerintah agar tercipta sinkronisasi data yang valid di tingkat nasional.
Pentingnya Akurasi Data bagi Kebijakan Ekonomi Nasional
Kemenkeu juga menekankan bahwa investasi besar pada anggaran BPS sebenarnya adalah investasi pada kualitas kebijakan publik. Tanpa data yang akurat dari BPS, pemerintah akan kesulitan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Sebagai contoh, penentuan besaran subsidi, pemberian bantuan sosial (bansos), hingga penetapan kebijakan moneter sangat bergantung pada validitas data statistik yang dirilis oleh BPS.
Ketidakakuratan data dapat berakibat fatal pada ekonomi nasional, seperti salah sasaran pemberian bantuan yang dapat memicu inefisiensi anggaran negara. Oleh karena karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan untuk BPS harus dilihat sebagai instrumen pendukung stabilitas ekonomi nasional.
