Kemenkeu Dorong Kemiri NTB Tembus Pasar Global Lewat Optimalisasi Peran SMV
Program pemberdayaan DJKN Kementerian Keuangan sasar 40 desa dan 350 petani untuk tingkatkan nilai tambah komoditas lokal.
MATARAM – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengambil langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui optimalisasi peran Small and Medium Ventures (SMV), pemerintah berupaya mendorong komoditas kemiri lokal NTB agar tidak hanya menjadi produk domestik, melainkan mampu menembus ketatnya persaingan pasar global.
Program pemberdayaan ini dirancang secara komprehensif untuk menyasar langsung para pelaku ekonomi di akar rumput. Tidak main-main, inisiatif ini menargetkan jangkauan ke 40 desa di berbagai wilayah NTB dengan melibatkan sedikitnya 350 petani kemiri. Fokus utamanya adalah mengubah paradigma petani dari sekadar produsen bahan mentah menjadi pemain kunci dalam rantai pasok bernilai tambah tinggi.
Potensi Besar Komoditas Kemiri di Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung komoditas pertanian yang menjanjikan di Indonesia. Salah satu produk yang memiliki potensi ekonomi luar biasa namun belum tergarap secara maksimal adalah kemiri. Tanaman ini memiliki permintaan yang stabil di pasar internasional, baik untuk industri kuliner, kosmetik, hingga farmasi.
Namun, selama bertahun-tahun, petani di NTB seringkali terjebak dalam rantai distribusi yang panjang. Mereka cenderung menjual kemiri dalam bentuk biji mentah dengan harga yang sangat fluktuatif dan rendah. Ketergantungan pada tengkulak serta minimnya infrastruktur pengolahan membuat nilai ekonomi yang diterima petani menjadi tidak optimal. Kondisi inilah yang kemudian menjadi latar belakang DJKN Kemenkeu melakukan intervensi melalui program pemberdayaan yang terstruktur.
Dengan adanya program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan alam yang dimiliki NTB dapat memberikan dampak kesejahteraan yang lebih nyata bagi masyarakat setempat. Hilirisasi produk menjadi kata kunci agar kemiri NTB memiliki "identitas" dan kualitas yang diakui oleh pembeli mancanegara.
Strategi DJKN Kemenkeu dalam Pemberdayaan Petani
Langkah yang diambil oleh DJKN Kemenkeu bukan sekadar memberikan bantuan materi, melainkan membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pendekatan SMV, pemerintah berupaya mengorganisir petani dalam kelompok-kelompok yang lebih solid, sehingga mereka memiliki daya tawar (bargaining power) yang lebih kuat saat berhadapan dengan pasar atau eksportir besar.
Ada beberapa pilar utama yang menjadi fokus dalam program ini untuk memastikan keberhasilan jangka panjang:
Jangkauan Luas: Dari 40 Desa Menuju Kemandirian Ekonomi
