Pembangunan Infrastruktur Dasar: Konektivitas antarwilayah di daerah masih memerlukan investasi besar untuk mendukung distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Peningkatan Layanan Kesehatan: Kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang merata hingga ke pelosok memerlukan dukungan anggaran yang stabil dan berkelanjutan.
Transformasi Digital Daerah: Upaya mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) membutuhkan belanja modal untuk teknologi informasi.
Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting: Program sosial berskala besar untuk menekan angka kemiskinan ekstrem memerlukan alokasi dana yang tidak boleh diganggu gugat.
Ketahanan Pangan: Dukungan terhadap petani dan pembangunan irigasi di daerah merupakan prioritas yang memerlukan pendanaan jangka panjang.
Risiko Stagnasi Ekonomi di Tingkat Lokal
Para pakar ekonomi memperingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tidak terukur di tingkat daerah dapat memicu efek domino yang negatif terhadap ekonomi nasional. Jika belanja daerah menurun, maka daya beli masyarakat di daerah juga berpotensi ikut melemah. Hal ini pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Menurut analisis, belanja pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai stimulan ekonomi. Ketika pemerintah daerah melakukan belanja untuk proyek-proyek pembangunan, hal tersebut akan menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.
Jika pada tahun 2027 pemerintah pusat memaksakan efisiensi yang drastis, dikhawatirkan akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang selama ini sangat bergantung pada transfer dana pusat. Fenomena ini dikhawatirkan akan memperlebar kesenjangan ekonomi antara wilayah yang sudah maju dengan wilayah yang sedang berkembang.
