Data adalah komponen vital dalam keamanan negara. Jika infrastruktur digital nasional sepenuhnya bergantung pada penyedia layanan asing, maka risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi untuk kepentingan politik atau ekonomi asing menjadi sangat tinggi. Perlindungan terhadap data pribadi warga negara harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar melalui regulasi yang kuat.
2. Ketimpangan Ekonomi Digital
Saat ini, ekonomi digital Indonesia sangat dinamis, namun sebagian besar keuntungan dari transaksi digital lari ke luar negeri melalui biaya layanan, iklan, dan biaya infrastruktur. Jika Indonesia tidak mampu melahirkan platform lokal yang mampu bersaing, maka pertumbuhan ekonomi digital ini hanya akan memperlebar jurang ketimpangan antara pemilik teknologi dan pengguna teknologi.
Strategi Menuju Kemandirian: Bukan Sekadar Menggunakan, Tapi Menciptakan
Untuk menghindari jebakan sebagai "pasar semata", Komdigi menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif. Transformasi dari negara konsumen menjadi negara produsen teknologi adalah kunci utama.
Langkah ini tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa pilar utama yang harus diperkuat:
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Digital: Fokus pada peningkatan kualitas talenta digital di bidang coding, data science, kecerdasan buatan, dan keamanan siber. Tanpa SDM yang mumpuni, teknologi secanggih apa pun hanya akan kita beli dari luar negeri.
Penguatan Infrastruktur Teknologi Nasional: Memastikan ketersediaan infrastruktur internet yang merata dan aman, serta mendorong pembangunan pusat data (data center) di dalam negeri untuk memastikan data warga negara tetap berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia.
Dukungan untuk Inovasi Lokal: Memberikan ekosistem yang mendukung startup dan perusahaan teknologi lokal agar mampu melakukan skalabilitas hingga ke tingkat regional maupun global.
Regulasi yang Adil dan Tegas: Menyusun aturan main yang memastikan perusahaan teknologi global memberikan kontribusi yang adil bagi ekonomi nasional, termasuk dalam hal perpajakan dan perlindungan data pengguna.
