Melihat data yang menunjukkan adanya 38,41 juta pekerja paruh waktu, pemerintah dituntut untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih adaptif. Regulasi ketenagakerjaan yang ada saat ini cenderung dirancang untuk model kerja konvensional (pukul 08.00 hingga 17.00 dengan kontrak tetap). Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan regulasi yang dapat mengakomodasi hak-hak pekerja gig economy.
Beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan meliputi:
Perluasan Jaminan Sosial: Mempermudah dan memberikan insentif bagi pekerja paruh waktu untuk tetap terdaftar dalam program jaminan sosial nasional, sehingga mereka memiliki jaring pengaman saat terjadi risiko kerja.
Standardisasi Upah dan Perlindungan Hukum: Menetapkan batasan minimum atau perlindungan hukum agar pekerja paruh waktu tidak dieksploitasi oleh penyedia platform atau pemberi kerja.
Peningkatan Skill Digital: Mengingat banyak pekerjaan paruh waktu berbasis teknologi, pemerintah perlu mendorong program pelatihan keterampilan digital agar pekerja dapat bersaing di pasar kerja global yang lebih luas.
Kesimpulan
Data BPS mengenai melonjaknya jumlah pekerja paruh waktu hingga 38,41 juta orang menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase transisi ekonomi yang besar. Meskipun penurunan angka pengangguran menjadi 7,22 juta adalah pencapaian yang patut diapresiasi, pemerintah dan pemangku kepentingan tidak boleh menutup mata terhadap kualitas pekerjaan tersebut.
Fleksibilitas yang ditawarkan oleh kerja paruh waktu adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi solusi atas keterbatasan lapangan kerja formal dan kebutuhan akan fleksibilitas. Namun di sisi lain, ia membawa risiko ketidakpastian ekonomi dan minimnya perlindungan sosial bagi jutaan warga negara. Transformasi regulasi yang inklusif dan penguatan jaring pengaman sosial menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan pekerja.
```
