Kementerian Perhubungan: Bertanggung jawab atas pengujian teknis (uji tipe), sertifikasi kelayakan sarana, standar keselamatan operasional, serta memastikan bahwa sarana yang diimpor memenuhi spesifikasi teknis jalur rel di Indonesia.
PT Kereta Api Indonesia (KAI): Sebagai operator yang mengajukan kebutuhan sarana berdasarkan proyeksi permintaan penumpang dan kebutuhan operasional di lapangan.
Dengan demikian, meskipun Kemenhub dapat memberikan rekomendasi teknis mengenai apakah KRL bekas dari Jepang tersebut "layak jalan" atau tidak, keputusan final mengenai "boleh atau tidaknya" barang tersebut masuk ke wilayah Indonesia tetap berada di meja Kementerian Perdagangan.
Mengapa KRL Bekas Jepang Menjadi Opsi?
Keputusan KAI untuk melirik pasar KRL bekas dari Jepang bukan tanpa alasan. Jepang dikenal sebagai negara dengan teknologi perkeretaapian paling mumpuni di dunia, dan banyak armada mereka yang sudah memasuki masa pensiun namun secara teknis masih dalam kondisi sangat prima.
Beberapa faktor yang melatarbelakangi opsi impor KRL bekas meliputi:
1. Efisiensi Biaya Pengadaan (CAPEX)
Membeli unit KRL baru memerlukan biaya investasi (Capital Expenditure) yang sangat besar. Dengan mengimpor unit bekas yang masih memiliki usia pakai panjang, KAI dapat menekan biaya pengadaan secara signifikan, sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur lainnya.
2. Kecepatan Pemenuhan Armada
Proses manufaktur KRL baru dapat memakan waktu bertahun-tahun, mulai dari pemesanan, produksi, hingga pengiriman. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan transportasi massal yang nyaman dan tepat waktu terus meningkat. Mengimpor unit yang sudah tersedia di Jepang dianggap sebagai solusi jangka pendek yang lebih taktis.
3. Kesiapan Teknologi dan Suku Cadang
