DWJ Manajement - PORTAL

Mentan Ungkap Modus Penyimpangan Beras Fortifikasi

Oleh: DWJ-Manajement 02 Aug 2026
Mentan Ungkap Modus Penyimpangan Beras Fortifikasi

Manipulasi Kualitas Mutu: Menggunakan beras kualitas rendah yang kemudian diberi label premium/fortifikasi untuk meningkatkan harga jual secara tidak wajar.

Praktik ini dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum yang hanya mengejar margin keuntungan tinggi dengan memanfaatkan tren gaya hidup sehat yang sedang meningkat di masyarakat.

Dampak Bahaya bagi Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat

Penyimpangan ini membawa dampak domino yang sangat merugikan. Jika masyarakat mengonsumsi beras yang diklaim sebagai beras fortifikasi namun sebenarnya tidak mengandung nutrisi tambahan, maka target kesehatan masyarakat tidak akan tercapai.

1. Kegagalan Intervensi Gizi

Bagi keluarga yang mengandalkan beras fortifikasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak-anak mereka, penipuan ini sangat fatal. Anak-anak tetap berisiko mengalami anemia dan masalah pertumbuhan lainnya karena zat besi atau zink yang mereka harapkan ternyata tidak ada dalam makanan mereka.

2. Kerugian Finansial Konsumen

Secara ekonomi, beras fortifikasi biasanya memiliki harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan beras biasa karena proses produksinya yang lebih kompleks. Masyarakat yang bersedia membayar lebih demi kesehatan justru merasa tertipu karena mendapatkan produk yang kualitasnya setara dengan beras biasa tanpa nilai tambah nutrisi.

3. Menurunnya Kepercayaan terhadap Produk Pangan Lokal

Jika kasus seperti ini terus berulang tanpa penanganan tegas, kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan fungsional buatan dalam negeri akan menurun. Hal ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam mempromosikan diversifikasi pangan bergizi.

Langkah Tegas Pemerintah dalam Pengawasan

Menanggapi temuan ini, Kementerian Pertanian bersama instansi terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah memperkuat pengawasan di jalur distribusi. Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang merugikan rakyat ini.

Beberapa langkah yang akan diambil meliputi: