Beberapa poin utama yang menjadi tantangan dalam status kemitraan ini antara lain:
Ketidakpastian Pendapatan: Pendapatan driver sangat bergantung pada algoritma dan jumlah pesanan, sehingga sulit diprediksi untuk perencanaan keuangan hari raya.
Ketiadaan Jaminan Sosial Otomatis: Berbeda dengan karyawan, mitra harus mengupayakan sendiri perlindungan sosialnya, yang seringkali menambah beban finansial.
Akses terhadap Bonus: Karena tidak adanya ikatan kontrak kerja formal, pemberian bonus sering kali bersifat opsional atau sangat bergantung pada kebijakan internal perusahaan aplikator.
Menteri UMKM menyadari celah ini dan berupaya menjembatani kepentingan antara penyedia platform dengan para mitra agar tercipta ekosistem ekonomi digital yang lebih adil dan berkelanjutan.
Peran Kementerian UMKM dalam Ekosistem Ekonomi Digital
Langkah Menteri Maman Abdurrahman ini menunjukkan bahwa Kementerian UMKM kini mulai merambah ke ranah ekonomi digital yang lebih spesifik. Pengawasan terhadap perusahaan aplikator menjadi salah satu agenda penting agar regulasi mengenai pemberdayaan usaha mikro tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lapangan.
Pemerintah berencana untuk terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya, untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Tujuannya adalah agar ada standarisasi mengenai apa yang layak diterima oleh mitra ojol sebagai bentuk "bonus" atau "insentif" yang setara dengan kesejahteraan yang diharapkan pada hari raya.
Selain masalah bonus, Kementerian UMKM juga fokus pada:
