Untuk memahami mengapa isu ini begitu sensitif, kita perlu melihat struktur pendanaan yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Selama ini, BPD mengandalkan dana murah atau Low Cost Fund yang terdiri dari Tabungan dan Giro (CASA - Current Account Savings Account). Salah satu sumber terbesar dana CASA bagi BPD adalah gaji rutin pegawai pemerintah daerah, yakni ASN.
Dana gaji ini bersifat stabil, berkelanjutan, dan memiliki biaya dana (cost of fund) yang sangat rendah. Dengan adanya dana murah yang melimpah dari payroll ASN, BPD memiliki ruang gerak yang luas untuk menyalurkan kredit dengan suku bunga yang kompetitif kepada masyarakat setempat. Jika dana ini ditarik secara massal ke Himbara, BPD akan menghadapi tantangan besar dalam mencari sumber pendanaan alternatif.
Kondisi ini dapat memicu "efek domino" sebagai berikut:
Kenaikan Cost of Fund: BPD terpaksa mencari dana dari deposito atau pinjaman antarbank yang memiliki bunga lebih tinggi.
Penurunan Margin Keuntungan: Dengan biaya dana yang naik, margin keuntungan (Net Interest Margin) BPD akan tergerus.
Pengetatan Kredit: Akibat likuiditas yang terbatas, BPD akan cenderung lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan kredit, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Sentralisasi vs Desentralisasi Ekonomi Daerah
Di satu sisi, pemerintah mungkin melihat bahwa pengalihan payroll ke Himbara dapat memperkuat integrasi sistem keuangan nasional dan memudahkan pengawasan transaksi keuangan negara. Digitalisasi layanan perbankan Himbara yang sudah sangat masif juga menjadi alasan kuat mengapa skema ini dipertimbangkan.
Namun, di sisi lain, keberadaan BPD adalah instrumen penting dalam implementasi desentralisasi fiskal. BPD berfungsi sebagai mesin penggerak ekonomi di daerah yang memahami karakteristik lokal secara mendalam. Kehadiran BPD memastikan bahwa perputaran uang di suatu daerah tetap berada di daerah tersebut, yang kemudian dapat diputar kembali untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Jika seluruh arus kas pemerintah daerah, termasuk gaji ASN, mengalir ke bank-bank pusat di Jakarta melalui Himbara, maka dikhawatirkan akan terjadi capital outflow dari daerah ke pusat. Hal ini berisiko memperlebar ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah.
Tantangan Digitalisasi dan Persaingan Layanan
Salah satu alasan mengapa Himbara dianggap lebih unggul dalam pengelolaan payroll adalah keunggulan teknologi. Bank-bank besar seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN memiliki infrastruktur digital yang sangat mumpuni, mulai dari aplikasi mobile banking yang canggih hingga integrasi sistem pembayaran yang luas.
