Ketidaktepatan Sasaran: Laporan menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin besar.
Dampak Inflasi: Setiap perubahan kebijakan terkait harga atau pembatasan BBM selalu berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa secara umum (inflasi).
Keadilan Sosial: Adanya persepsi bahwa masyarakat mampu ikut menikmati fasilitas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin.
Tantangan Sinkronisasi Data Penduduk
Salah satu kendala utama yang dihadapi Kementerian ESDM dan pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan ini adalah sinkronisasi data. Untuk menentukan siapa yang masuk dalam kategori Desil 9-10, pemerintah memerlukan integrasi data yang mumpuni antara Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi terkait lainnya.
Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme verifikasi di lapangan dapat berjalan dengan baik. Tanpa sistem yang terintegrasi, pembatasan melalui aplikasi atau syarat administratif lainnya justru akan menyulitkan masyarakat dan menciptakan kerumitan baru di SPBU.
Pemerintah saat ini tengah berupaya memperkuat basis data tunggal agar intervensi kebijakan seperti subsidi tepat sasaran dapat dilakukan secara digital dan otomatis. Namun, transisi menuju sistem berbasis data ini memerlukan waktu dan pengujian yang ketat agar tidak terjadi error yang merugikan konsumen secara umum.
Dampak Ekonomi Jika Pembatasan Dilanjutkan
Apabila kajian ini nantinya menghasilkan keputusan untuk memberlakukan pembatasan bagi Desil 9-10, terdapat beberapa dampak ekonomi yang perlu diantisipasi oleh pemerintah:
Efisiensi Anggaran: Pemerintah akan mampu menghemat triliunan rupiah dari anggaran subsidi energi yang selama ini "bocor" ke kelompok mampu.
