Penyaluran Rp 70 triliun ini diproyeksikan akan langsung menyentuh kebutuhan mendesak di daerah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa DBH ini menjadi instrumen yang sangat penting bagi stabilitas daerah:
Menambah Kapasitas Fiskal: Meningkatkan jumlah uang kas daerah yang tersedia untuk membiayai belanja rutin.
Menjamin Kepastian Pembayaran: Memberikan jaminan bahwa alokasi gaji PPPK sudah tersedia dalam postur anggaran yang lebih kuat.
Mengurangi Ketergantungan pada PAD: Memberikan ruang bagi daerah agar tidak terlalu bergantung pada pungutan lokal yang seringkali sulit ditingkatkan secara instan.
Stabilitas Ekonomi Daerah: Dengan gaji yang terbayar tepat waktu, daya beli masyarakat di daerah juga akan tetap terjaga.
Optimalisasi Kinerja Kemendagri di Tengah Efisiensi
Meskipun pemerintah tengah melakukan berbagai langkah efisiensi anggaran, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kinerja Kementerian Dalam Negeri tetap berjalan optimal. Efisiensi yang dilakukan bukan berarti mengurangi fungsi pelayanan atau pengawasan, melainkan melakukan penajaman prioritas penggunaan anggaran.
Dalam konteks penyaluran DBH, Kemendagri berperan sebagai jembatan sekaligus pengawas agar dana sebesar Rp 70 triliun tersebut benar-benar sampai ke tangan yang tepat dan digunakan sesuai peruntukannya. Kemendagri memastikan bahwa aliran dana dari pusat ke daerah tidak terhambat oleh kendala birokrasi yang berbelit-belit.
Selain itu, Kemendagri juga terus melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah agar mampu menyusun perencanaan anggaran yang lebih akurat. Hal ini penting agar saat DBH cair, Pemda sudah memiliki kesiapan dokumen anggaran (DPA) yang siap mengeksekusi pembayaran gaji PPPK tanpa menunggu waktu lama.
