Namun, mengejar angka triliunan rupiah tentu bukan perkara mudah. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara upaya peningkatan pendapatan dengan upaya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif bagi pelaku usaha.
Tantangan Berat di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
Meskipun target telah ditetapkan, para pengamat ekonomi memperingatkan adanya berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian angka Rp 2.593 triliun tersebut. Ketidakpastian geopolitik di berbagai belahan dunia, seperti konflik di Timur Tengah dan ketegangan perdagangan global, dapat berdampak langsung pada harga komoditas dan daya beli masyarakat.
Beberapa tantangan spesifik yang harus diantisipasi meliputi:
1. Fluktuasi Harga Komoditas
Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit (CPO). Jika harga komoditas global mengalami penurunan tajam, maka penerimaan dari PPh Badan dan PPN di sektor ini juga akan ikut terkoreksi, yang secara otomatis dapat menekan total penerimaan pajak nasional.
2. Penurunan Daya Beli Masyarakat
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat sensitif terhadap tingkat konsumsi rumah tangga. Jika inflasi tidak terkendali atau pertumbuhan ekonomi melambat, daya beli masyarakat akan menurun, yang berujung pada lesunya transaksi domestik dan berkurangnya setoran PPN ke kas negara.
3. Tantangan Kepatuhan Pajak
Meskipun jumlah wajib pajak terus bertambah, tingkat kepatuhan (tax compliance) masih perlu ditingkatkan. Masih terdapat celah dalam pelaporan pajak, baik dari sektor formal maupun sektor informal yang belum tersentuh secara maksimal oleh otoritas pajak.
Strategi Digitalisasi: Core Tax System sebagai Senjata Utama
Untuk menjawab tantangan di atas, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak lagi hanya mengandalkan metode konvensional. Transformasi digital menjadi agenda utama melalui implementasi Core Tax Administration System (CTAS) atau sistem inti administrasi perpajakan yang baru.
Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan secara otomatis, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya digitalisasi yang masif, pemerintah berharap dapat melakukan beberapa langkah strategis berikut:
