Jika status bencana nasional segera ditetapkan, fokus penanganan dikhawatirkan hanya akan tertuju pada aspek mitigasi dan bantuan sosial. Hal ini berisiko mengaburkan proses penyelidikan terhadap pelaku utama.
Menjaga Marwah Penegakan Hukum
Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kejadian karhutla dapat diusut secara tuntas dari sisi hukum. Penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan menjadi prioritas.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait alasan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional:
Investigasi Hukum: Memastikan proses penyelidikan terhadap korporasi tetap berjalan tanpa hambatan administratif.
Tanggung Jawab Pidana: Menghindari pergeseran fokus dari penegakan hukum pidana menjadi sekadar manajemen bencana.
