Anonimitas Aset Digital: Integrasi antara sistem finansial tradisional dengan aset kripto dalam PFII dapat menjadi celah baru bagi upaya pencucian uang jika tidak ada aturan yang sinkron.
Menakar Kekuatan Regulasi dan Peran Legislatif
Pakar hukum secara spesifik mendorong DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi secara maksimal dalam mempersiapkan landasan hukum PFII. Pembentukan pusat finansial ini tidak boleh hanya didasarkan pada semangat kemudahan berbisnis (ease of doing business), tetapi harus tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (prudential principle).
DPR diharapkan mampu merumuskan undang-undang yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi investor, tetapi juga memberikan wewenang yang luas bagi lembaga pengawas untuk melakukan audit dan investigasi tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Pengawasan yang kuat harus dimulai dari tahap perizinan entitas yang ingin beroperasi di dalam PFII, hingga tahap pemantauan transaksi harian.
Sinergi Pemerintah, DPR, dan Lembaga Pengawas
Membangun sistem pengawasan berlapis memerlukan koordinasi lintas sektoral yang sangat erat. Tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga saja. Pemerintah melalui kementerian terkait harus mampu menyinkronkan kebijakan dengan lembaga-lembaga otoritas keuangan yang sudah ada. Dalam hal ini, sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi kunci utama.
PPATK, sebagai garda terdepan dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan, harus dibekali dengan sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi mutakhir untuk mampu mengimbangi kecanggihan metode pencucian uang yang digunakan oleh sindikat internasional. Di sisi lain, OJK perlu memastikan bahwa seluruh institusi keuangan yang beroperasi di bawah payung PFII memiliki sistem manajemen risiko yang standar dan tangguh.
Rekomendasi Penguatan Mekanisme PFII
Untuk memastikan PFII menjadi instrumen kemajuan ekonomi dan bukan menjadi beban hukum bagi negara, para pakar memberikan beberapa rekomendasi strategis terkait penguatan mekanisme pengawasan. Pengawasan berlapis yang dimaksud mencakup tiga level utama: pengawasan internal oleh lembaga keuangan, pengawasan sektoral oleh otoritas, dan pengawasan nasional melalui integrasi data intelijen keuangan.
Berikut adalah langkah-langkah strategis yang perlu diambil:
